MADIUN – Satreskrim Polres Madiun berhasil menangkap seorang pria yang nekat menjadi calo perizinan proyek Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaku melakukan aksi penipuan dengan menjanjikan kemudahan izin operasional kepada sejumlah pengusaha katering lokal. Oleh karena itu, polisi segera melakukan penggerebekan setelah menerima laporan dari para korban yang merasa tertipu.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencatut nama instansi terkait guna meyakinkan para calon korbannya. Selain itu, ia juga meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi fiktif untuk mempercepat proses perizinan tersebut. Jadi, banyak pengusaha yang tergiur karena ingin segera terlibat dalam program strategis pemerintah pusat ini.
Modus Operandi dan Barang Bukti
Pelaku mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat berwenang yang menangani proyek Dapur MBG di wilayah Madiun. Petugas mengamankan beberapa dokumen palsu serta bukti transfer uang dari para korban sebagai barang bukti utama. Namun, tim penyidik meyakini bahwa masih ada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan penipuan perizinan ini.
Meskipun proses pemeriksaan masih berjalan, namun polisi telah menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka utama. Petugas kini fokus menelusuri aliran dana hasil penipuan untuk mengembalikan kerugian para pengusaha lokal. Oleh sebab itu, transparansi dalam penanganan kasus ini menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap program pemerintah tetap terjaga.
Imbauan Polres Madiun Kepada Masyarakat
Kapolres Madiun meminta masyarakat agar selalu melakukan kroscek resmi melalui kanal pemerintah terkait perizinan proyek. Warga sebaiknya tidak mempercayai oknum yang menjanjikan jalur pintas dengan meminta sejumlah uang muka. Jadi, kewaspadaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai praktik percaloan yang merugikan ini.
Langkah selanjutnya adalah memperkuat sosialisasi mengenai prosedur resmi pendaftaran program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat mengikuti seleksi secara jujur tanpa bayang-bayang penipuan dari pihak ketiga. Pada akhirnya, ketegasan hukum akan memberikan efek jera bagi siapa saja yang mencoba mengganggu kesuksesan program nasional tersebut.
